![]() |
| pixabay.com |
Mengeluh tampaknya bukan perkara yang harus terus
dipelihara. Di negara kita, stok pengeluh tidak pernah berkurang, bahkan
surplus. Kalau Anda pernah mampair ke halaman Facebook Jonru, Anda akan
menemukan ribuan pengeluh menyemut di sana, lengkap dengan sumpah serapahnya.
Tapi, kita tidak perlu mengikuti mereka, tak usah menjadi
bebek yang mudah dikendalikan oleh akun agitatif semacam itu. Terlebih lagi,
mengeluh tidak membuat persoalan menjadi beres.
Akhir-akhir ini, kian banyak orang yang mencoba beranjak
dari tempat mengeluh mereka. Mereka mencari ide-ide segar yang bisa menjadi
solusi atas sejumlah masalah. Salah satu yang mengemuka belakangan adalah
munculnya programmer-programmer baru dengan aplikasi yang mempermudah
masyarakat dalam mengakses layanan publik.
Contoh paling fenomenal beberapa waktu lalu adalah munculnya
situs KawalPemilu.org yang diinisiasi oleh Ainun Nadjib, salah seorang warga
Gersik yang tinggal di Singapura. Situs tersebut menyajikan informasi perolehan
suara pada Pemilu Presiden tahun 2014 lalu, berdasarkan scan form C1 yang
disediakan oleh laman Komisi Pemilihan Umum. Data dari form C1 itu lalu diinput
ke sistem, sehingga orang bisa melihat siapa yang paling unggul dalam perolehan
suara.
Menariknya, masyarakat bisa melaporkan data yang tidak
sesuai dengan scan form C1. Keterlibatan masyarakat di dalamnya menunjukkan
bahwa KawalPemilu.org merupakan situs yang berusaha transparan dan mementingkan
keterlibatan publik.
Setelah sukses dengan situs tersebut, Ainun Nadjib kian aktif
mencari bakat-bakat muda dari berbagai daerah. Dia menyelenggarakan kontes yang
diberi nama Hackathon Merdeka. Dari kontes-kontes tersebut banyak bermunculan
programmer-programmer baru dengan ide-ide cemerlang.
Apa yang dilakukan oleh Ainu Nadjib sebetulnya bisa juga
diadopsi praktisi IT di sejumlah daerah.
Di Sumenep sendiri, gerakan berbasis IT belum banyak
digunakan pemerintah. Sampai saat ini, saya belum tahu bagaimana cara
melaporkan fasilitas publik yang rusak. Oh, tapi mungkin saya yang kekurangan
informasi. Hehe.
Memang, untuk hal-hal tertentu, semisal aplikasi perizinan
mendirikan bangunan, harus dibuat oleh pemerintah. Namun, ada beberapa aplikasi
yang bisa dikembangkan oleh masyarakat sendiri, semisal aplikasi pelaporan
fasilitas publik yang rusak. Di aplikasi tersebut masyarakat bisa melaporkan
jalan, rumah sakit, sekolah, dan semacamnya yang rusak.
Meskipun kemungkinan untuk ditanggapi sangat kecil, tetapi
di situ kita bisa melihat grafik bagaimana pembangunan di Kabupaten Sumenep
berlangsung. Adanya aplikasi tersebut dapat menjadi cermin apakah pemerintah
benar-benar bekerja atau hanya ngopi saja.
Selama ini, keluhan mengenai kerusakan fasilitas publik
hanya berhenti di grup-grup Facebook yang sangat mungkin tidak sampai kepada
pemerintah. Keluhan-keluhan itu akhirnya menguap begitu saja seperti kentut
yang segera hilang baunya.
Nah, dengan adanya aplikasi ini, keluhan mereka bisa tertampung
secara rapi, tidak seperti di Facebook yang silang-sengakrut dengan spam berbau
porno dan promosi obat kuat. Di sini pula kemungkinan untuk dilihat oleh
pemerintah sangat besar karena topiknya eksklusif dan langsung berhubungan
dengan tugas pemerintahan.
Selain itu, aplikasi semacam ini juga membantu pemerintah
dalam mengakses informasi-informasi dari berbagai daerah tanpa perlu meminta
bawahannya untuk turun langsung. Jadi, ini bisa memangkas kinerja bawahan yang
terkadang cukup lelet.
2 Komentar
Tinggalkan Komentar