"Yang mau nyoblos A, ini ambil," kata seorang tim sukses caleg.
Setumpuk mi instan ia geletakkan di hadapan sejumlah perempuan yang sedang mengobrol di teras rumah. Tua-tua. Mereka sedang membicarakan masalah pencoblosan. Mungkin kebingungan mau memilih yang mana. Tidak ada yang mereka kenal.
Melihat tumpukan mi, mata mereka berbinar. Sebagian besar mengambil dan sebagian lainnya enggan karena baru saja datang mencoblos.
"Ini masih ada sisa. Mau diapain nih?" kata salah seorang di antara mereka.
"Biarkan sajalah. Bukan hak kita," kata yang lain.
Seandainya sang tim sukses tidak buru-buru pergi, mungkin perkara sisa mi instan itu sudah selesai. Saya lihat mi tersebut masih tergeletak di teras hingga sore hari. Mungkin tidak ada yang berani memakannya karena tidak mencoblos si A.
Kejadian tersebut adalah pagi hari, sepuluh tahun lalu, saat pemilu 2014. Waktu itu, suara satu orang masih setara dengan satu atau dua mi instan. Sekarang, tentu sudah berbeda. Konon, kisarannya adalah Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000. Ini untuk calon legislatif daerah.
Praktik seperti ini sudah seperti rutinitas lima tahunan. Di setiap pemilu, akan selalu ada aktor-aktor politik yang memanfaatkan orang-orang awam untuk dibeli suaranya. Masalahnya, di negara ini, orang awam dan tidak peduli dengan politik jumlahnya cukup banyak. Karena itu, suara hasil transaksional ini cukup membantu untuk mendongkrak suara seorang calon.
Burhanudin Muhtadi, salah seorang Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pernah menyampaikan bahwa Indonesia masuk peringkat ketiga negara dengan politik uang terbanyak. Hanya kalah dari Uganda dan Benin, dua negara dari Afrika.
Berdasarkan riset yang dilakukannya pada Pilpres 2014 dan 2019, didapati angka 33 persen atau 62 juta dari total 187 juta pemilih terlibat politik uang.
62 juta orang tentu bukan jumlah yang sedikit. Ini menjadi PR besar bagi demokrasi kita. Memang, salah satu kelemahan demokrasi adalah sistemnya yang one man one vote. Suara orang yang paham dan punya nurani politik dihitung sama dengan orang yang otaknya hanya berisi satu suara sama dengan satu mi instan.
Membicarakan politik uang memang sesuatu yang kompleks. Kita tidak boleh hanya menyalahkan voters karena, sebelum semua calon pemimpin itu ditetapkan, ada peran besar partai politik. Permainan uang biasanya memang sudah bermula dari sini. Jadi, wajar saja ketika yang muncul adalah nama-nama caleg dengan rekam jejak yang jelek, bahkan ada mantan napi koruptor. Akhirnya, rakyat hanya bisa memilih di antara orang-orang yang dilahirkan dari politik kotor tersebut.
Sebagai rakyat awam, kita mungkin akan sulit menjangkau apa yang berada di belakang meja partai politik. Kita susah untuk mengubah praktik-praktik culas yang mereka lakukan dalam proses penetapan calon-calon tersebut. Yang bisa kita lakukan dan paling mudah hanyalah belajar dan berusaha memahami tentang politik ini. Tidak perlu terlalu dalam. Cukup tahu betapa berbahayanya politik uang dan betapa pentingnya memilih pemimpin yang kredibel. Sebab, mereka akan menentukan nasib kita dan anak cucu kita kelak.
Saat semua orang sudah tidak mau disuap, maka calon-calon tersebut juga tidak akan lagi membeli suara. Kualitas demokrasi kita akan jauh lebih baik.
Satu suara kita cukup berarti untuk menentukan lolos atau tidak lolos seseorang menjadi pemimpin. Dan menurut terminologi agama, suara kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak.
Lenteng, 13 Februari 2024. (Sehari sebelum pencoblosan).
Komentar
Tinggalkan Komentar